Jumat, 30 April 2010

Cahaya, Ala Jembrana

Kabupaten Jembrana, Bali, termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang terkemuka di dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kabupaten Jembrana adalah daerah pinggiran Bali yang semula tidak banyak dikenal dan dikunjungi banyak orang dari luar daerah karena tidak memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak seperti daerah-daerah lainnya di Bali. Tetapi selama hampir satu dekade di era baru ini, Kabupaten Jembrana mengalami perubahan yang cukup radikal sehingga mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu “ikon nasional” di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Di bawah pimpinan I Gede Winasa (2000-2005 dan 2005-2010), Kabupaten Jembrana telah melakukan reformasi birokrasi dan juga anggaran, yang membuat pemerintahan daerah menjadi lebih bermakna bagi rakyatnya. Bidang pendidikan dan kesehatan dengan embel-embel kata “gratis” dibelakangnya, merupakan rintisan reformasi Kabupaten Jembrana yang sekarang menjadi anutan dan bagian dari harapan serta wacana publik Indonesia yang membahana setiap hari.

Kecuali daerah-daerah tetangganya di Provinsi Bali, hampir semua daerah di Indonesia datang belajar ke Jembrana, bagaimana melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Para pejabat di Jakarta, aktivis NGOs, peneliti dalam negeri dan mancanegara, maupun lembaga-lembaga donor, telah dan tengah melakukan wisata akademik dan advokasi ke Jembrana.

Berbagai perilaku kepemimpinan Prof. Winasa di dalam melakukan reform di bidang birokrasi pemerintahan, telah memberikan hasil guna dan imbas yang tidak kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, yang diterjemahkan melalui berbagai program inovatif yang benar-benar mempu dirasakan secara langsung atau tidak oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, birokrasi merupakan kuncinya. Menyadari akan semua itu, sejak awal kepemimpinannya hingga hampir 10 (sepuluh) tahun berjalan, masalah reformasi birokrasi pemerintahan senantiasa menjadi perhatian yang serius. Sebutlah itu di awal-awal kepemimpinannya di tahun 2000, Prof. Winasa melakukan gebrakan berani dengan menerapkan konsep miskin lembaga kaya fungsi. Yang berarti, akan banyak birokrat-birokrat senior yang akan kehilangan kursi kekuasaannya. Tetapi karena yakin bahwa pilihannya baik bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya, Prof. Winasa jalan terus!